-
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2011
PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME -
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA -
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010
PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN -
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL -
Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010
TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI -
Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA -
Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/X/2009 Tahun 2009
PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN NO. 092/PID.PRA/2009/PN.TBK -
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2009
PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN -
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009
MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI -
Fatwa Mahkamah Agung Nomor 029/KMA/III/2009 Tahun 2009
PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BELUM MENENTUKAN SIKAP -
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008
TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG -
Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
KETERTIBAN UMUM -
Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor KEP-061 Tahun 2006
IZIN OPERASIONAL MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PENGGANDA BERWARNA LAINNYA -
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006
PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA -
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005
PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA -
Keputusan
Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Gubernur BI Nomor
KEP-902/A/J.A./12/2004, SKEP/924/XII/2004 dan 6/91/KEP.GBI/2004 Tahun
2004
KERJA SAMA PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN -
Surat Jaksa Agung Nomor B-019/A/04/2004 Tahun 2004
UPAYA MEMPERCEPAT EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP -
Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor SE-001/A/J.A/03/2004 Tahun 2004
PEMBERIAN IJIN BEROBAT KE LUAR NEGERI BAGI TERSANGKA/TERDAKWA PERKARA PIDANA -
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM -
Keputusan
Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Nomor KEP-559/A/JA/12/2003, POL KEP/94/XII/2003,
03/PANWASLU/KS/XII/2003 Tahun 2003
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM SECARA TERPADU
Translate
Mukaddimah
Assalaamu'alaikum wr wb.
Selamat datang di blog "Kantor Advokat/Hukum "Drs M Harun, SH & Rekan". Semoga ada kesan indah yang akan Anda dapatkan di blog ini. Aamiin!
Atas perhatian Anda, kami ucapkan banyak terima kasih.
Salam hormat kami,
Kantor Advokat/Hukum "Drs M Harun, SH dan Rekan"
Selamat datang di blog "Kantor Advokat/Hukum "Drs M Harun, SH & Rekan". Semoga ada kesan indah yang akan Anda dapatkan di blog ini. Aamiin!
Atas perhatian Anda, kami ucapkan banyak terima kasih.
Salam hormat kami,
Kantor Advokat/Hukum "Drs M Harun, SH dan Rekan"
Ringroad Selatan Ds Gonjen RT 05 No. 34
Tamantirto Kasihan Bantul DIY 55183 HP 0895 3093 9061 Email : harunmhmmd@gmail.com
Sabtu, 23 Juni 2012
Acara Peradilan Pidana
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar