Translate
Mukaddimah
Assalaamu'alaikum wr wb.
Selamat datang di blog "Kantor Advokat/Hukum "Drs M Harun, SH & Rekan". Semoga ada kesan indah yang akan Anda dapatkan di blog ini. Aamiin!
Atas perhatian Anda, kami ucapkan banyak terima kasih.
Salam hormat kami,
Kantor Advokat/Hukum "Drs M Harun, SH dan Rekan"
Selamat datang di blog "Kantor Advokat/Hukum "Drs M Harun, SH & Rekan". Semoga ada kesan indah yang akan Anda dapatkan di blog ini. Aamiin!
Atas perhatian Anda, kami ucapkan banyak terima kasih.
Salam hormat kami,
Kantor Advokat/Hukum "Drs M Harun, SH dan Rekan"
Ringroad Selatan Ds Gonjen RT 05 No. 34
Tamantirto Kasihan Bantul DIY 55183 HP 0895 3093 9061 Email : harunmhmmd@gmail.com
Tampilkan postingan dengan label Hukum Acara Perdata. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Acara Perdata. Tampilkan semua postingan
Senin, 20 Januari 2014
Minggu, 19 Januari 2014
Sabtu, 23 Juni 2012
Acara Peradilan Perdata
-
Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011
PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA -
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010
PERMINTAAN BANTUAN EKSEKUSI -
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2008
SITA ATAS REKENING GIRO WAJIB MINIMUM BANK-BANK DI BANK INDONESIA -
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN -
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 Tahun 2005
SYARAT, TATA CARA, DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM -
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM -
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003
PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN -
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 Tahun 2003
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN (LPJP2SLH) PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP -
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002
PENANGANAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM -
Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001
PENUNJUKAN PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) SEBAGAI PELAKSANA PENCETAKAN LABEL HALAL -
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001
PERKARA-PERKARA HUKUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN PENGADILAN -
Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000
TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA -
Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor 43/PN/2000 Tahun 2000
PETUNJUK TEKNIS PEJABAT LELANG KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA -
Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Nomor 44/PN/2000 Tahun 2000
PETUNJUK TEKNIS BALAI LELANG -
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.01/2000 Tahun 2000
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 337/KMK.01/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG -
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 Tahun 2000
PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA -
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 Tahun 2000
PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG -
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI -
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998
PENYELESAIAN PERKARA -
Surat Edaran Jaksa Agung Nomor R-06/E/EPL/3/1998 Tahun 1998
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA HAKI/IPR
« Sebelumnya
1
2
3
4
Berikutnya »
Langganan:
Komentar (Atom)


