Pengurusan Serfikat Tanah

Pengurusan sertifikat tanah

Saya tinggal di Jakarta Selatan, memperoleh hibah (secara notarial) atas satu tanah dan bangunan dari almarhum kakek saya. Saat ini saya berupaya untuk meningkatkan statusnya dari "Occupatie Verguning" menjadi SHM. Prosedur dan biaya apa saja yang harus saya penuhi?

fajar206

• Share:
• 
  
• 
  
• 
  

Jawaban:

Alfi Renata

Tanah yang dimaksud adalah tanah yang belum bersertipikat. Untuk pensertipikatan tanah (pendaftaran tanah untuk pertama kali), prosedurnya adalah sebagai berikut:

-         Anda ke Kantor Pertanahan setempat, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, untuk mengajukan permohonan hak. Dalam hal ini, Anda melampirkan:

1. identitas diri Anda dan Kakek Anda (KTP, Akta Perkawinan-kalau ada, dan Kartu Keluarga Anda dan kakek Anda),
2. akta hibah (sebagai bukti peralihan hak),
3. bukti-bukti penguasaan tanah yang dipunyai kakek Anda dahulu,
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
7. surat keterangan belum bersertipikat, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa, 

-         Kemudian, menandatangani permohonan-permohonan sesuai formulir yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kemudian, karena hibah dilakukan antara keluarga dalam garis lurus (kakek Anda dan Anda), maka untuk menunjukkan hal tersebut sehingga Anda tidak perlu membayar PPh, maka dilampiri;

1. Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) dari Kantor Pajak setempat,
2. Akta Perkawinan kakek Anda,
3. Akta Perkawinan orang tua Anda,
4. Akta Kelahiran orang tua Anda, 
5. Akta Kelahiran Anda,
6. Apabila permohonan pensertipikatan dilakukan melalui jasa notaris/PPAT, juga melampirkan surat kuasa.

-         Kemudian akan dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik, seperti pengukuran oleh Kantor Pertanahan setempat. Juga dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis oleh Kantor Pertanahan setempat, berdasarkan bukti-bukti yang Anda miliki seperti tersebut di atas.

-         Setelah diukur, diteliti dan dimohon sertipikat, akan keluar Surat Keputusan Pemberian Hak. Pada SK Pemberian Hak tersebut akan dicantumkan bahwa untuk tanah Anda akan diberikan status sebagai tanah hak milik, harus membayar pemasukan kepada negara, dan mungkin juga membayar PPh dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sesuai yang tercantum dalam SK. Untuk Adapun besarnya pemasukan kepada negara adalah 2% x Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah.

-         Setelah ketentuan dalam SK Pemberian Hak dipenuhi, maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat.

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, seperti peraturan mengenai pajak

Cut Tari dan Selingkuh

Cut Tari Bisa Diadili Jika Suaminya Membuat Pengaduan Bahwa Istrinya Selingkuh

Jumat, 23 Juli 2010 14:36

Ari Kurniawan

• 
• 
• 

Cut Tari dan suaminya Yusuf Subrata (Ari/BI)

Sejak awal mendampingi Cut Tari dalam kasus video mesum, pengacara Hotman Paris Hutapea sudah sangat yakin kliennya itu tidak akan bisa dijerat pasal hukum. Pertama, menyangkut pasal 282 KUHP tentang penyebaran produk Porno. Hotman memastikan Tari tidak sedikitpun berniat atau secara sengaja menyebar luaskan video mesumnya dengan Ariel.
Begitu juga untuk pasal 8 junto pasal 34 UU Pornografi tentang kebersediaan seseorang menjadi model dari produk pornografi.
Hotman menganggap karena UU Pornografi baru disahkan pada 2008, tidak bisa diterapkan pada Tari yang mengaku melakukan persetubuhan dengan Ariel di tahun 2006.
Hanya ada satu kemungkinan, kata Hotman, untuk Tari bisa dipidanakan. Yakni dengan pasal perselingkuhan.
"Kalau dia didakwa karena perselingkuhan, oke lah. Tapi itu juga kalau suaminya membuat pengaduan. Yang terjadi sekarang kan bukan seperti itu. Jadi, apa lagi alasan untuk mengadili Tari?," papar Hotman ditemui di kantornya, Gedung Dummit Mas, Jakarta, Jumat (23/7). Kompas.

Putusan MK ttg. Ancaman Pidana Mati

Ancaman Pidana Mati dalam KUHP Konstitusional

Rabu, 18 Juli 2012 | 22:29 WIB

Dibaca: 195   Print   Video

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ancaman pidana mati dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) konstitusional. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan No. 15/PUU-X/2012 yang dimohonkan oleh Raja Syahrial alias Herman alias Wak Ancap dan Raja Fadli alias Deli. Keduanya adalah terpidana mati.
“Ancaman pidana mati terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan merupakan satu-satunya ancaman pidana, melainkan merupakan salah satu alternatif dari dua alternatif lainnya, yaitu ancaman pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dengan demikian hakim dapat memilih alternatif penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan,” tegas Mahkamah dalam putusannya yang dibacakan pada Rabu (18/7) di Ruang Sidang Pleno MK.
Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.
Sebelumnya, para Pemohon mendalilkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati bukan merupakan kejahatan paling serius (the most serious crime) yang dapat dikenakan pidana mati. Namun, menurut Mahkamah, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sudah termasuk kejahatan serius. Karena, kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat, yang sama dengan ketakutan terhadap akibat dari narkoba.
“Oleh karena perbuatan jahatnya menimbulkan efek psikologis yang sama maka adalah wajar manakala ancaman pidananya sama. Ancaman pidana terhadap kedua kejahatan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan untuk melakukan kejahatan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat,” papar Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya.
Selain itu, Mahkamah berkesimpulan, putusan tersebut juga telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007, yang pada intinya menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. “Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945,” menurut Mahkamah saat itu.
Mahkamah juga berpandangan, hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia telah dibenarkan secara konstitusional maupun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon. “Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucap Wakil Ketua MK Achmad Sodiki. (Dodi/mh)

Acara Peradilan Agama

• Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010
  TATA CARA PENDAFTARAN NAZHIR WAKAF UANG
• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
  PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 Dan 41 Tahun 2009
  PEDOMAN PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008
  EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
• Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004
  PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI, DAN FINANSIAL DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA KE MAHKAMAH AGUNG
• Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002
  PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO, PENGADILAN AGAMA SENGETI, PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU, PENGADILAN AGAMA DEPOK, PENGADILAN AGAMA CILEGON, PENGADILAN AGAMA BONTANG, PENGADILAN AGAMA SANGATTA, PENGADILAN AGAMA.....
• Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002
  KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
• Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA.....
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002
  PENANGANAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001
  PERKARA-PERKARA HUKUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN PENGADILAN
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000
  PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) DAN PROVISIONIL
• Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000
  TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000
  PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000
  PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998
  PENYELESAIAN PERKARA
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1997
  PENYEMPURNAAN PEMBUATAN AKTA CERAI EKS PASAL 84 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1990
• Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1996
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1996
  MUTASI KETUA, HAKIM PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN TINDAKAN YUSTISIAL
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1994
  TENGGANG WAKTU PERLAWANAN, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI SELAMA MASA UJI COBA 5 (LIMA) HARI KERJA

« Sebelumnya 1 2 Berikutnya »

Acara Peradilan Pidana

• Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2011
  PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010
  PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN
• Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010
  PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
• Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010
  TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
• Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009
  PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
• Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/X/2009 Tahun 2009
  PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN NO. 092/PID.PRA/2009/PN.TBK
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2009
  PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009
  MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI
• Fatwa Mahkamah Agung Nomor 029/KMA/III/2009 Tahun 2009
  PERMOHONAN FATWA MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BELUM MENENTUKAN SIKAP
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008
  TATA CARA DAN MEKANISME PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
• Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
  KETERTIBAN UMUM
• Keputusan Kepala Badan Intelijen Negara Selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu Nomor KEP-061 Tahun 2006
  IZIN OPERASIONAL MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PENGGANDA BERWARNA LAINNYA
• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006
  PENYELENGGARAAN DAN KERJA SAMA PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
• Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005
  PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
• Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Gubernur BI Nomor KEP-902/A/J.A./12/2004, SKEP/924/XII/2004 dan 6/91/KEP.GBI/2004 Tahun 2004
  KERJA SAMA PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
• Surat Jaksa Agung Nomor B-019/A/04/2004 Tahun 2004
  UPAYA MEMPERCEPAT EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
• Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor SE-001/A/J.A/03/2004 Tahun 2004
  PEMBERIAN IJIN BEROBAT KE LUAR NEGERI BAGI TERSANGKA/TERDAKWA PERKARA PIDANA
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
• Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor KEP-559/A/JA/12/2003, POL KEP/94/XII/2003, 03/PANWASLU/KS/XII/2003 Tahun 2003
  PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM SECARA TERPADU

« Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Berikutnya »

Acara Peradilan Perdata

• Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011
  PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010
  PERMINTAAN BANTUAN EKSEKUSI
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2008
  SITA ATAS REKENING GIRO WAJIB MINIMUM BANK-BANK DI BANK INDONESIA
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008
  PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 Tahun 2005
  SYARAT, TATA CARA, DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003
  PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 77 Tahun 2003
  PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN (LPJP2SLH) PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002
  PENANGANAN PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM
• Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001
  PENUNJUKAN PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI) SEBAGAI PELAKSANA PENCETAKAN LABEL HALAL
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001
  PERKARA-PERKARA HUKUM PERLU MENDAPAT PERHATIAN PENGADILAN
• Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000
  TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
• Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor 43/PN/2000 Tahun 2000
  PETUNJUK TEKNIS PEJABAT LELANG KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
• Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Nomor 44/PN/2000 Tahun 2000
  PETUNJUK TEKNIS BALAI LELANG
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.01/2000 Tahun 2000
  PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 337/KMK.01/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 Tahun 2000
  PAKSA BADAN DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 Tahun 2000
  PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000
  PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998
  PENYELESAIAN PERKARA
• Surat Edaran Jaksa Agung Nomor R-06/E/EPL/3/1998 Tahun 1998
  PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA HAKI/IPR

« Sebelumnya 1 2 3 4 Berikutnya »

Acara Peradilan Anak

• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011
  PEDOMAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN
• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010
  PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
• Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010
  STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
• Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tahun 2009
  PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK
• Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007
  PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tahun 2004
  PERLINDUNGAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN UNTUK MENGEMBANGKAN BAKAT DAN MINAT
• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 563/MENKES/SK/IV/2003 Tahun 2003
  PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
• Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002
  RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK
• Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002
  RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK
• Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-129/E.3/EPO.1/2/1999 Tahun 1999
  PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
• Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-729/E.4/Epl.2/12/1998 Tahun 1998
  “LEGISLASI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK” OLEH MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
• Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997
  PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KUALITAS ANAK
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
  PENGADILAN ANAK
• Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-532/E.11/1995 Tahun 1995
  PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENUNTUTAN TERHADAP ANAK
• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
  USAHA KESEJAHTERAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH
• Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tahun 1984
  PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
  KESEJAHTERAAN ANAK
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979
  PENGANGKATAN ANAK
• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959
  SARAN UNTUK MEMERIKSA PERKARA PIDANA DENGAN PINTU TERTUTUP TERHADAP ANAK-ANAK YANG MENJADI TERDAKWA
• Rancangan Peraturan Pemerintah Tahun 2004
  PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK